Tolak RUU Tentang Pertembakauan Demi Generasi Yang Produktif

Rokok selalu menjadi bahasan yang sexy. Kita tahu rokok berbahaya buat kesehatan. Iklan tentang bahaya rokok telah banyak dibuat, namun iklan promosi rokok lebih banyak. Iklan promosi rokok ini menjadi salah satu pemicu meningkatnya jumlah perokok di Indonesia. Namun pengaruh lebih besar ada pada lingkungan. Jika lingkungan keluarga dan pergaulan seseorang dikelilingi oleh perokok, maka orang tersebut akan menjadi perokok juga.

Keinginan untuk diakui dan efek zat adiktif dalam rokok, membuat seseorang akan sulit untuk berhenti merokok. Merokok menjadi sebuah kewajiban bagi seseorang. Saya, kalau tak minum kopi dalam sehari rasanya pusing kepala. Seorang perokok juga mengalami ini, kalau tak merokok dalam sehari rasanya pusing dan galau luar biasa. Tak peduli dengan bahaya rokok bagi kesehatan.

Saya datang di acara Konferensi Pers Komnas Pengendalian Tembakau di Bebek Bengil Ubud Building Jakarta tanggal 6 Maret 2017 lalu. Hadir di acara itu Profesor Hasbullah Tabrani, bapak Faisal Basri sebagai pengamat ekonomi yang juga dosen UI dan pak Julius Ibrani dari Solidaritas Advokat Publik untuk Pengendalian Tembakau. Topik utamanya adalah membicarakan tentang penolakan terhadap Rancangan Undang-undang tentang Pertembakauan (RUUP) yang sedang digodok pemerintah.

Apa sih RUUP itu?

RUUP (Rancangan Undang-Undang tentang Pertembakauan adalah peraturan yang sedang digodok DPR dan beberapa kementrian untuk disahkan. RUUP dibuat dengan menitikberatkan pengaturan pada pengembangan komoditas tembakau tanpa mempertimbangkan dampak buruk konsumsi tembakau terhadap semua lapisan masyarakat khususnya generasi muda penerus bangsa.

RUUP ini rentan terhadap intervensi industri rokok yang sudah pasti mempunyai kepentingan besar terhadap bisnis rokok di Indonesia. Industri rokok dengan kepentingan bisnisnya yaitu meningkatkan produksi rokok nggak bisa dijadikan satu dengan perlindungan masyarakat dari konsumsi rokok. Nah ini terjadi dalam RUUP.

RUUP sekarang ini dalam proses diskusi di antar kementrian. Kementrian Kesehatan dan Kementrian Industri menjadi leading sector dalam pembahasan RUUP. Kementrian Kesehatan pasti dong menolak RUUP karena menyadari betul bahaya zat adiktif dalam rokok. Tapi Kementrian Industri memilih meneruskan merancang RUUP. Kenapa? Karena punya kepentingan bisnis di situ. Industri rokok yang besar-besar itu punya kepentingan pada RUUP.

Pak Julius Tabrani, dengan semangat 45 mengatakan, bahwa bila Kementrian Kesehatan menolak RUUP tapi Kementrian Industri jalan terus membahas RUUP maka penolakan Kementrian Kesehatan menjadi tak berarti karena leading sector di pembahasan ini ada 2 maka kalau dua-duanya menolak maka pembahasan baru akan berhenti.

RUUP akan jalan terus dan menanti pengesahan Presiden. Di sini keputusan Presiden Jokowi teramat penting. Pak Jokowi pernah berjanji menerapkan Nawa Cita alias 9 agenda prioritas setelah dilantik menjadi Presiden. Dalam Nawa Cita, pak Jokowi punya agenda diantaranya adalah meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing Indonesia di pasar Internasional serta mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.

Generasi yang Tak Produktif Karena Rokok

Menarik banget mendengar ulasan Pak Faisal Basri tentang efek rokok. Pak Faisal Basri adalah seorang pengamat ekonomi yang juga seorang kompasianer. Beliau sering menulis di Kompasiana terutama soal ekonomi dan saya senang membacanya. Pemikiran beliau sungguh cerdas dan beliau selalu memberikan data di setiap artikelnya.

Menurut pak Faisal Basri, Indonesia mengalami perlambatan pertumbuhan ekonomi. Ketika kita merdeka, Korea itu pertumbuhan ekonominya jauh di bawah kita, tapi sekarang ia melesat mendahului kita, kata pak Faisal Basri. Sama seperti Malaysia dan Thailand serta Tiongkok yang juga sudah di atas kita.

Perlambatan pertumbuhan ekonomi ini salah satu penyebabnya adalah menurunnya produktivitas. Ada data mengenaskan yang diungkap oleh pak Faisal Basri. Indonesia adalah negara kedua tertinggi di dunia yang jumlah prokoknya meningkat pesat. Negara tertinggi pertama adalah Yordania. Perokok terbanyak adalah orang dengan usia 15 tahun ke atas. Namun anak-anak SD sekarang pun banyak yang sudah merokok juga.

Negara lain ya tingkat smoking gradenya terus menurun tapi Indonesia malah makin tinggi. Di Indonesia, 70% laki-lakinya adalah perokok, kata pak Faisal Basri. Perokok baru terjadi pada anak-anak dan remaja, ini sesuai dengan kalangan yang disasar oleh industri rokok.. yaitu usia produktif. Merokok membuat tingkat produktivitas menurun drastis karena kandungan zat adiktif pada rokok. Perokok jadi malas bekerja dan menghabiskan uang untuk membeli rokok daripada menggunakannya untuk meningkatkan gizi.

Dengan minimnya produktivitas karena rokok, maka Indonesia kehilangan kesempatan menjadi negara produktif. Ini diperparah dengan prediksi bahwa tahun 2050, 50% tenaga pekerja di industri akan digantikan dengan robot. Jangan dikira hanya pekerja kalangan bawah yang terancam bahaya rokok. Tingkat CEO pun sudah dihinggapi penyakit katastropi yang diakibatkan merokok. Susahnya, tidak ada asuransi yang khusus mengcover penyakit karena rokok.

Akhirnya beban berat harus ditanggung BPJS. 30% dana BPJS digunakan untuk pemegang polis yang sakit karena rokok. Jadi rokok adalah penyumbang terbesar defisit BPJS. Iya cukai rokok memang menyumbang pendapatan negara tapi ini bukan alasan untuk mempertahankan rokok sebagai sumber pendapatan. Kita masih punya industri lain lho misalnya pertanian dan perikanan. Miris yak kita ini negara agraris tapi banyak import bahan pertanian dari luar.

Pak Faisal Basri menyebut sebenarmya industri rokok juga nggak maju-maju amat. Industri rokok masuk dalam kategori industri sunset karena produksinya terus menurun. Semestinya pemerintah sudah menyiapkan proyek transisi untuk para petani tembakau ini. Jadi misal bisnis tembakau makin turun, para petani tembakau bisa beralih menanam tanaman lain atau beralih ke bidang lain.

Ironisnya, yang membuat penghasilan para petani tembakau ini menurun adalah industri rokok itu sendiri. Sekarang ini, industri rokok lebih banyak membeli tembakau dari luar negeri. 60% bahan baku rokok adalah berasal dari tembakau yang dibeli di luar negeri. Kenapa? Mungkin karena faktor kualitas dan harga kali ya. Jadi.. mau bikin kaya petani tembakau luar negeri gitu?

Permintaan untuk pak Jokowi

Dari carut marut pembahasan RUUP, sebenernya keputusan akhir adalah di pak Jokowi. Kalo pak Jokowi ketok palu menghentikan pembahasan RUUP maka selesai ini RUUP. Prof dr Hasbullah Thabrany, MPH, Dr.PH, Guru Besar Fakutas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia yang juga anggota Dewan Penasihat Komnas Pengendalian Tembakau mengatakan hendaknya pemerintah memihak kepada masyarakat untuk perlindungan jangka panjang pada kesehatan.

“Pak Jokowi dan anggota DPR itu dibayar pakai duit rakyat lho, bukan duit dari industri rokok jadi semestinya memberi keberpihakan pada rakyat”, kata Prof Hasbullah. “Kalau sekarang kan tujuan RUUP cuma buat meningkatkan cukai dari peningkatan industri dan penjualan rokok, pemerintah harus berhitung baik-baik bagaimana efeknya di masa depan, jangan khianat lo pak,” katanya lagi.

DPR RI memang menyebut bahwa urgensi RUUP karena cukai rokok tinggi. Ini keliru karena mengganggap cukai sebagai penerimaan dan bukan mekanisme fiskal untuk mengendalikan produk yang harus dibatasi karena dampaknya negatif. Makin tinggi nilai cukai mestinya negara harus waspada karena makin tinggi perokok yang membayar cukai. Menyeramkan kan kalo seandainya negara kita benar-benar menggantungkan pendapatan dari cukai rokok.

Saat pidato di Rapat Kerja Nasional Kesehatan 2017, pak Jokowi berpesan agar rakyat Indonesia mementingkan gizi anak-anaknya demi masa depan. Mestinya sih para kementrian mendukung program pak Jokowi dan selalu aware dengan kemungkinan intervensi dari industri besar. Pak Jokowi mau memilih generasi sehat atau generasi hancur karena rokok hayo.

Berdasarkan data Riskesdas 2013, 64% propinsi di Indonesia memiliki prosentase status gizi buruk balita lebih rendah dari rata-rata nasional. Bahkan ada 3 propinsi di Indonesia dengan nilai prevalensi status gizi buruk tertinggi yaitu Papua Barat 11,9%, Maluku 10,5% dan NTT 11,5%. Mending kan pemerintah berkonsentrasi pada peningkatan gizi anak Indonesia.

Lagipula pak Jokowi sudah berjanji dalam Nawa Cita. Janji pak Jokowi dalam Nawa Cita kepada rakyat itu bukan main-main lho. Tapi saya percaya pak Jokowi tidak akan mengecewakan rakyat Indonesia dan berpihak pada rakyat serta tidak akan mengalah pada tekanan politik. Ya kan pak dhe?

6 komentar

Utie Adnu24 Maret 2017 pukul 21.20
Kalau seperti ini spt mkn buah simalakama y mba ya Yat di hentikan atau d teruskan semua berdampak pada ekonomi dan kesehatan tentunya
BalasHapus
Balasan
Kornelius Ginting27 Maret 2017 pukul 15.39
Dilema ini mba.. saya melihat ini akan berlangsung panjang dan alot ya.. banyak kepentingan bermain didalamnya.
BalasHapus
Balasan
Mel Allira30 Maret 2017 pukul 05.57
Kepentingan jangka panjang Indonesia alias kesehatan masyarakatnya memang perlu diprioritaskan daripada industrinya, ya Mbak Yayat. Mata pencaharian masih bisa dicari alternatifnya, namun kesehatan kan sulit dicari gantinya.
BalasHapus
Balasan